Warga Negara dan Negara


istana-negaraHukum adalah kumpulan peraturan hidup di dalam masyarakat yang memaksa orang supaya menaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (hukuman) terhadap siapa saja yang tidak patuh menaatinya(1). Agar dapat mengetahui dan mengenal apakah hukum itu, sebelumnya harus dapat mengetahui ciri-ciri hukum, diantaranya adalah :

  1. Adanya perintah dan / atau larangan. Perintah untuk melakukan sesuatu atau larangan untuk tidak melakukan sesuatu.
  2. Perintah dan / atau larangan itu harus ditaati setiap orang.
  3. Adanya sanksi / hukuman. Sanksi dapat berupa sanksi administratif atau sanksi hukuman badan (pidana).

Setiap orang wajib bertindak sedemikian rupa dalam masyarakat, sehingga tata tertib dalam masya- rakat itu tetap terpelihara dengan sebaik-baiknya(2)(3).

Adapun pula sifat-sifat dari hukum, yakni sifat mengatur dan memaksa. Ia merupakan peraturan-peraturan hidup kemasyarakatan yang dapat memaksa orang supaya mentaati tata-tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas (berupa hukuman) terhadap siapa saja yang tidak mau patuh mentaatinya. Untuk menjaga agar peraturan-peraturan hukum itu dapat berlangsung terus dan diterima oleh seluruh anggota masyarakat, maka peraturan hukum yang ada harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan asas-asas keadilan dari masyarakat tersebut(3).

Hukum ada karena memiliki sumber-sumber hukum yang dapat ditinjau dari segi material dan segi formal.

1. Sumber-sumber hukum material, dapat ditinjau dari berbagai sudut misalnya

dari sudut ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dsb.

2. Sumber-sumber hukum formal, antara lain adalah :

  • Undang-undang (statute).
  • Kebiasaan (costum).
  • Traktat (treaty).
  • Pendapat sarjana hukum (doktrin)(3).

Dalam perkembangannya, hukum dikelompokan berdasarkan aspek-aspek tertentu.

Macam-macam Pembagian Hukum

1. Menurut sumbernya :

     a. Hukum undang-undang,

     b. Hukum adat,

     c. Hukum traktat,

     d. Hukum jurisprudensi,

2. Menurut bentuknya :

     a. Hukum tertulis,

     b. Hukum tidak tertulis (hukum kebiasaan),

3. Menurut tempat berlakunya :

     a. Hukum nasional,

     b. Hukum internasional,

     c. Hukum asing,

     d. Hukum gereja,

4. Menurut waktu berlakunya :

     a. Ius constitutum (hukum positif)

     b. Ius constituendum,

     c. Hukum asasi (hukum alam),

5. Menurut cara mempertahankannya :

     a. Hukum material,

     b. Hukum formal,

6. Menurut sifatnya :

     a. Hukum yang memaksa,

     b. Hukum yang mengatur,

7. Menurut wujudnya :

     a. Hukum obyektif,

     b. Hukum subyektif,

8. Menurut isinya :

     a. Hukum privat,

     b. Hukum publik,

9. Ditinjau dari segi bentuknya, hukum dapat dibedakan atas:

     a. Hukum Tertulis (statute law, written law),

     b. Hukum Tak Tertulis (unstatutery law, unwritten law)(3)

Hukum merupakan suatu tatanan yang mengatur pada suatu negara. Negara dan hukum termasuk dalam katagori yang sama, yaitu “tatanan normative”.

Negara adalah suatu wilayah di permukaan bumi yang kekuasaannya baik politik, militer, ekonomi, sosial maupun budayanya diatur oleh pemerintahan yang berada di wilayah tersebut.

Secara umum Negara di artikan sebagai organisasi tertinggi di antara suatu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam daerah tertentu yang mempunyai pemerintah yang berdaulat(4).

Negara memilki tugas dan fungsi dalam pelaksanaannya, yaitu

  1. Mensejahterakan serta memakmurkan rakyat
    Negara yang sukses dan maju adalah negara yang bisa membuat masyarakat bahagia secara umum dari sisi ekonomi dan sosial kemasyarakatan.
  2. Melaksanakan ketertiban
    Untuk menciptakan suasana dan lingkungan yang kondusif dan damani diperlukan pemeliharaan ketertiban umum yang didukung penuh oleh masyarakat.
  3. Pertahanan dan keamanan
    Negara harus bisa memberi rasa aman serta menjaga dari segala macam gangguan dan ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar.
  4. Menegakkan keadilan
    Negara membentuk lembaga-lembaga peradilan sebagai tempat warganya meminta keadilan di segala bidang kehidupan(5).

Negara memiliki sifat-sifat khusus yang merupakan manifestasi kedaulatan yang dimilikinya dan yang membedakannya dari organisasi lain yang juga memiliki kedaulatan.

  1. Sifat memaksa, yang berarti bahwa negara memiliki kekuasaan untuk menggunakan kekerasaan fisik secara legal agar peraturan undang-undang ditaati sehingga penertiban dalam masyarakat tercapai dan tindakan anarkhi dapat dicegah.
  2. Sifat monopoli, yang berarti bahwa negara memegang monopoli dalam menetapkan tujuan bersama masyarakat. Dalam hal ini, negara dapat melarang suatu aliran kepercayaan atau politik tertentu yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara.
  3. Sifat mencakup semua (all-encompassing, all-embracing), yang berarti bahwa seluruh peraturan undang-undang dalam suatu negara berlaku untuk semua orang yang terlibat di dalamnya tanpa kecuali. Apabila ada orang yang dibiarkan berada di luar ruang lingkup aktivitas negara, maka usaha kolektif negara ke arah tercapainya masyarakat yang dicita-citakan akan gagal karena menjadi warga negara tidak berdasarkan kemauan sendiri (involuntary membership) sebagaimana berlaku dalam asosiasi/ organisasi lain yang keanggotaannya bersifat sukarela(6).

Bentuk negara yang terpenting dan banyak dianut berbagai negara di dunia, dapat dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu Negara Kesatuan dan Negara Serikat.

  1. Negara Kesatuan adalah negara yang kekuasaan untuk mengurus seluruh pemerintahan ada ditangan pemerintah pusat atau negara yang pemerintah pusatnya memegang/mengendalikan kedaulatan sepenuhnya baik kedalam maupun keluar. Negara kesatuan memiliki ciri–ciri yaitu hanya ada satu UUD, satu kepala negara, satu kabinet, satu parlemen.
  2. Negara Serikat adalah suatu negara yang terdiri dari beberapa negara bagian dengan pemerintah pusat (federal) yang menyelenggarakan kedaulatan keluar, sedangkan kedaulatan kedalam tetap ada pada pemerintah negara bagian(7).

Suatu organisasi atau masyarakat politik dapat dikatakan sebagai negara apabila memenuhi unsur–unsur pokok yang harus ada dalam negara. Adapun unsur–unsur yang harus ada dalam negara menurut Oppenheim Lauterpacht adalah : (a) rakyat, (b) daerah, dan (c) Pemerintah yang berdaulat. Ketiga unsur itu disebut sebagai unsur Konstitutif atau pembentuk. Disamping ketiga unsur pokok tersebut masih ada unsur tambahan (disebut unsur deklaratif) yaitu berupa Pengakuan dari negara lain. Unsur negara tersebut diatas merupakan unsur negara dari segi hukum tata negara atau organisasi negara.

Selain itu juga ada unsur negara ditinjau dari segi negara sebagai subyek dalam hukum internasional yaitu suatu negara yang akan mengadakan hubungan dengan negara lain, maka negara harus memenuhi unsur sebagaimana yang dirumuskan dalam Konvensi Montevideo 1933 yaitu : (a) daerah tertentu, (b) penduduk yang tetap, (c) pemerintah, (d) kesanggupan berhubungan dengan negara lain, dan (e) pengakuan(8).

Dalam suatu Negara, pemerintah merupakan salah satu unsur Negara dan pula memiliki kekuasaan tertinggi dalam hukum suatu Negara. Menurut Utrecht, istilah “Pemerintah” mempunyai 3 pengertian :

  1. Pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau perlengkapan dari seluruh alat perlengakapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas yang meliputi badan legeslatif, eksekutif dan yudikatif.
  2. Pemerintah sebagai kepala negara atau badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah di wilayah suatu negara.
  3. Pemerintah sebagai organ (Badan) eksekutif, seperti Presiden, Wakil Presiden dan Menteri–Menteri negara (di Indonesia), Kabinet atau Dewan Menteri (di Inggris).

Memperhatikan pemikiran Utrecht, maka dapat kita simpulkan bahwa Pemerintah dalam arti luas itu meliputi gabungan semua alat–alat perlengkapan negara, sedangkan Pemerintah dalam arti sempit adalah Kepala negara saja atau Organ eksekutif. Pemerintah itu harus berdaulat. Pemerintah yang berdaulat adalah kedalam dapat mengatur kehidupan rakyatnya dan ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar dapat mempertahankan kemerdekaannya dan mengadakan hubungan dengan negara lain(8).

Selain pemerintah, salah satu unsur dari Negara adalah warga Negara. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum menjadi anggota suatu negara dan mengakui pemerintahan negaranya sebagai pemerintahnya. Diantara warga negara dapat dibedakan anatar warga negara asli dan warga negara keturunan. Sedangkan yang Bukan warga negara adalah mereka yang tidak mempunyai ikatan hukum dengan negara dan mereka tidak mengakui pemerintahan negara sebagai pemerintahnya(8).

Dalam menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu :

1. Kriterium kelahiran. Berdasarkan kriterium ini dibedakan menjadi 2, yaitu :

  • Kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut Ius Sanguinis. Seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, dimanapun ia dilahirkan.
  • Kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau Ius Soli. Seseorang memperoleh kewarganegaraan berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut.

2. Naturalisasi atau pewarganegaraan, adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan Negara lain(9).

Warga-negara Republik Indonesia ialah:

  • orang-orang yang berdasarkan perundang-undangan dan/atau perjanjian-perjanjian dan/atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga-negara Republik Indonesia;
  • orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya, seorang warga-negara Republik Indonesia, dengan pengertian bahwa kewarga-negaraan Republik Indonesia tersebut dimulai sejak adanya hubungan hukum kekeluargaan termaksud, dan bahwa hubungan hukum kekeluargaan ini diadakan sebelum orang itu berumur 18 tahun atau sebelum ia kawin pada usia di bawah 18 tahun;
  • anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, apabila ayah itu pada waktu meninggal dunia warga- negara Republik Indonesia;
  • orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, apabila ia pada waktu itu tidak mempunyai hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya;
  • orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga-negara Republik Indonesia, jika ayahnya tidak mempunyai kewarga-negaraan, atau selama tidak diketahui kewarga-negaraan ayahnya;
  • orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia selama kedua orang tuanya tidak diketahui;
  • seorang anak yang diketemukan di dalam wilayah Republik Indonesia selama tidak diketahui kedua orang tuanya;
  • orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia, jika kedua orang tuanya tidak mempunyai kewarga-negaraan atau selama kewarga-negaraan kedua orang tuanya tidak diketahui;
  • orang yang lahir di dalam wilayah Republik Indonesia yang pada waktu lahirnya tidak mendapat kewarga-negaraan ayah atau ibunya dan selama ia tidak mendapat kewarganegaraan ayah atau ibunya itu;
  • orang yang memperoleh kewarga-negaraan Republik Indonesia menurut aturan-aturan Undang-undang ini(10).

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum merupakan suatu alat yang memaksa dan mengatur. Hukum digunakan pemerintah dan warga Negara untuk memberi batasan-batasan perilaku dalam bertindak. Jika melanggarnya, maka akan ada sanksi terhadapnya karena hukum suatu Negara mencerminkan akan norma-norma yang berlaku dalam suatu Negara tersebut. Sanksi disini tidak hanya berarti sanksi dari Negara tapi bisa pula sanksi dari masyarakat. Misalnya seseorang yang suka berbohong, ia terhindar dari sanksi dari Negara, tapi tak dapat menghindar dari sanksi dari masyarakat. Yakni dicap sebagai orang yang tak dapat dipercaya.

————————-

1. Siti Munawaroh Azis. Sistem Hukum. http://www.scribd.com/doc/35037650/Sistem-Hukum-Dan-Peradilan-Nasional

2. Hendra Haryanto. Hukum atau Keadilan. http://www.gepembri.org/cgi-bin/show.cgi?file=art/100806.id

3. Kansil. 1989. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta :Balai Pustaka

4. -. Pengertian Negara. http://id.shvoong.com/law-and-politics/1922262-pengertian-negara/

5. -. Apakah tugas-tugas negara?. http://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080919065000AAf78Iy

6. -. kwn – negara. http://www.scribd.com/doc/12444599/kwn-negara

7. Didik Pujiyuwono. Bentuk Negara dan Kenegaraan. http://www.dieksjetkid.co.cc/2010/05/bentuk-negara-dan-kenegaraan.html

8. Didik Pujiyuwono. Unsur Tebentuknya Negara. http://www.dieksjetkid.co.cc/2010/04/unsur-terbentuk-negara.html

9. Noor, Arifin.1999. Ilmu Sosial Dasar untuk IAIN, STAIN, PTAIS. Bandung: CV Pustaka Setia

10. -. Kewarganegaraan Republik Indonesia. http://www.legalitas.org/incl-php/buka.php?d=1900+58&f=uu62-1958.htm

About ervannur

Orang malam yang membicakan terang (G.I.E)

Posted on November 13, 2010, in Tugas Kuliah and tagged . Bookmark the permalink. 1 Komentar.

  1. nais inpoh gan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: